Pemerintah Kamboja secara resmi meminta agar pembahasan negosiasi gencatan senjata dengan Thailand digelar di wilayah netral dan jauh dari zona konflik perbatasan. Langkah ini diambil menyusul kondisi keamanan yang dinilai masih rawan akibat pertempuran yang terus berlangsung di wilayah perbatasan kedua negara.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Kamboja, Tea Seiha, melalui surat resmi kepada Menteri Pertahanan Thailand, Nattaphon Narkphanit, pada Senin, 22 Desember. Dalam surat itu, Kamboja mengusulkan Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai lokasi pertemuan.
Alasan Keamanan Jadi Pertimbangan Utama
Tea Seiha menegaskan bahwa faktor keselamatan menjadi alasan utama pemilihan lokasi pertemuan di luar wilayah konflik. Ia menilai situasi di perbatasan Kamboja–Thailand belum kondusif untuk menggelar dialog penting yang menyangkut penghentian tembak-menembak.
Menurutnya, pertemuan yang membahas isu sensitif seperti gencatan senjata harus dilakukan di tempat yang aman, netral, dan bebas dari potensi tekanan militer maupun gangguan keamanan. Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Kamboja.
Thailand Sebelumnya Usulkan Pertemuan di Wilayah Sendiri
Sebelum surat permintaan Kamboja tersebut beredar luas, Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, sempat menyampaikan bahwa perwakilan kedua negara akan bertemu di Chanthaburi, Thailand, pada Rabu, 24 Desember 2025.
Pertemuan tersebut direncanakan sebagai bagian dari mekanisme Komite Perbatasan Umum atau General Border Committee (GBC), sebuah forum bilateral yang memang dibentuk untuk menangani isu-isu perbatasan antara kedua negara.
Namun, usulan lokasi di wilayah Thailand dinilai Kamboja kurang ideal mengingat eskalasi konflik masih berlangsung dan situasi keamanan belum sepenuhnya terkendali.
Peran ASEAN dan Malaysia dalam Proses Mediasi
Isu pertemuan gencatan senjata ini turut dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri negara-negara ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur. Malaysia, sebagai negara yang aktif memfasilitasi dialog regional, kembali memainkan peran penting dalam upaya meredakan konflik.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyampaikan bahwa pembicaraan antara Kamboja dan Thailand akan tetap dilakukan melalui mekanisme GBC. Ia menegaskan bahwa forum tersebut akan menggelar pertemuan pada 24 Desember 2025 untuk membahas implementasi dan mekanisme verifikasi gencatan senjata.
Konflik Berkepanjangan Picu Krisis Kemanusiaan
Dalam beberapa pekan terakhir, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Bentrokan di wilayah perbatasan telah menelan belasan korban jiwa dan memaksa hampir satu juta warga sipil mengungsi dari daerah terdampak.
Situasi ini memperburuk kondisi kemanusiaan, terutama bagi masyarakat perbatasan yang harus meninggalkan rumah, mata pencaharian, dan fasilitas publik demi menyelamatkan diri dari kekerasan.
Gencatan Senjata yang Rapuh
Sebelumnya, kedua negara sempat terlibat pertempuran singkat pada Juni lalu selama lima hari. Konflik tersebut berhasil dihentikan melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Malaysia sebagai Ketua ASEAN saat itu.
Kesepakatan tersebut kemudian diperluas menjadi perjanjian perdamaian pada Oktober. Namun, stabilitas yang diharapkan tidak bertahan lama. Hanya berselang sekitar satu bulan, konflik kembali pecah dengan intensitas dan durasi yang lebih panjang dibanding bentrokan sebelumnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan rapuhnya kesepakatan damai dan pentingnya mekanisme pengawasan yang lebih kuat.
Permintaan Kamboja untuk menggelar negosiasi gencatan senjata di lokasi netral mencerminkan urgensi menciptakan ruang dialog yang aman dan bebas tekanan. Di tengah konflik yang terus berulang dan krisis kemanusiaan yang kian memburuk, peran diplomasi regional ASEAN kembali diuji. Perkembangan terbaru konflik Kamboja–Thailand dan isu internasional lainnya dapat terus diikuti melalui Berita Viral Detik.
