Pemerintah RI Nyatakan Siap Bergabung dalam Dewan Perdamaian Bentukan AS
Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan menerima undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Keputusan ini disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri negara-negara Islam dan langsung memantik perdebatan luas di kalangan pengamat hubungan internasional.
Dalam unggahan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di platform X pada Kamis (22/1), disebutkan bahwa Indonesia bersama Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sepakat menerima undangan tersebut.
“Para menteri luar negeri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dalam Board of Peace. Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai ketentuan hukum dan prosedur nasional,” tulis Kemlu RI.
Fokus Awal: Gaza dan Upaya Perdamaian Palestina
Kemlu RI menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia didasari dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang diklaim dipimpin Presiden Trump, khususnya terkait konflik berkepanjangan di Gaza.
Menurut pernyataan resmi, Board of Peace ditujukan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza pasca-konflik, serta mendorong terwujudnya perdamaian adil dan berkelanjutan yang berlandaskan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina sesuai hukum internasional.
Pemerintah Indonesia menilai forum ini sebagai salah satu jalur tambahan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan Palestina di tengah stagnasi mekanisme multilateral global.
Kekhawatiran Soal Dominasi Trump di Board of Peace
Meski memiliki tujuan perdamaian, Board of Peace menuai kritik tajam dari sejumlah pakar. Salah satu sorotan utama adalah struktur organisasi yang dinilai sangat didominasi Amerika Serikat.
Dalam rancangan piagamnya, Donald Trump ditetapkan sebagai ketua seumur hidup, kecuali mengundurkan diri atau dinyatakan tidak mampu. Presiden AS berikutnya hanya berwenang menunjuk perwakilan negaranya, bukan menggantikan posisi ketua.
Selain itu, Trump menunjuk tokoh-tokoh dekatnya sebagai dewan eksekutif, seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, menantunya Jared Kushner, hingga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Risiko Diplomasi Bebas Aktif Indonesia
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran dan President University, Teuku Rezasyah, menilai Indonesia berpotensi terjebak dalam mekanisme yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia bisa terseret ke dalam lingkaran kepentingan pro-Amerika. Idealisme kita soal solusi dua negara untuk Palestina bisa kalah dalam mekanisme voting,” ujar Teuku.
Senada, pakar hukum internasional Universitas Jambi Akbar Kurnia Putra menilai keanggotaan ini berisiko membuat Indonesia terlihat condong ke Amerika Serikat dan melemahkan peran Indonesia di forum multilateral seperti PBB dan ASEAN.
Biaya Keanggotaan dan Sikap Negara Dunia
Board of Peace juga memuat klausul kontroversial berupa kewajiban membayar US$1 miliar pada tahun pertama untuk memperoleh kursi permanen. Negara yang tidak membayar hanya akan mendapat keanggotaan selama tiga tahun.
Hingga kini, sekitar 25 dari 60 negara yang diundang telah menyatakan menerima, termasuk Israel. Sementara negara-negara seperti Prancis, Norwegia, Swedia, dan Italia menolak, dan China, India, Rusia, serta Singapura masih mempertimbangkan sikap.
Risiko Politik Domestik dan Citra Pemerintah
Selain risiko global, sejumlah pakar menyoroti potensi dampak politik dalam negeri. Teuku menilai keikutsertaan Indonesia bisa memicu reaksi publik, terutama jika Presiden Prabowo Subianto harus duduk sejajar dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam forum resmi.
“Sentimen Palestina sangat kuat di Indonesia. Ini bisa berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Peluang Strategis di Tengah Ketidakpastian Global
Di sisi lain, sejumlah pengamat melihat keanggotaan Indonesia sebagai peluang strategis. Ahmad Khoirul Umam dari Universitas Paramadina menilai Indonesia bisa memanfaatkan forum tersebut untuk menyuarakan perspektif Global South dan isu kemanusiaan.
“Keikutsertaan ini bukan legitimasi agenda sepihak, melainkan upaya membuka ruang pengaruh. Selama prinsip dasar politik luar negeri dijaga, forum ini bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump menempatkan diplomasi RI di persimpangan krusial: antara peluang memperluas pengaruh global dan risiko terseret kepentingan kekuatan besar. Keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga prinsip bebas aktif, konsistensi dukungan terhadap Palestina, serta kecermatan membaca dinamika geopolitik dunia.
👉 Ikuti terus analisis mendalam, isu geopolitik global, dan perkembangan terbaru kebijakan luar negeri Indonesia hanya di Berita Viral Detik. Jangan lewatkan berita penting yang bisa berdampak langsung pada posisi Indonesia di panggung dunia.
