Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya memberikan respons resmi menyusul keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik negaranya keluar dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan di bawah naungan PBB serta 35 organisasi non-pemerintah global.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam keterangan resmi pada Kamis (8/1). PBB secara terbuka menyatakan penyesalan mendalam atas langkah sepihak yang diambil oleh pemerintahan AS.
Guterres Sesalkan Keputusan Gedung Putih
Menurut Dujarric, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memandang keputusan Amerika Serikat tersebut sebagai langkah yang disayangkan, mengingat peran besar AS selama ini dalam sistem multilateralisme global.
“Sekretaris Jenderal menyesalkan pengumuman yang disampaikan oleh Gedung Putih terkait keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari sejumlah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Dujarric.
Pernyataan ini menegaskan posisi yang tetap berpegang pada prinsip kerja sama internasional di tengah meningkatnya sikap unilateral dari negara-negara besar.
Kontribusi Anggaran Disebut Sebagai Kewajiban Hukum
Dalam penjelasannya, Dujarric menekankan bahwa setiap negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat, memiliki kewajiban hukum untuk berkontribusi dalam anggaran organisasi, terutama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.
Ia menegaskan bahwa kontribusi wajib tersebut telah disepakati bersama melalui Majelis Umum PBB dan berlandaskan Piagam PBB.
“Kontribusi wajib terhadap anggaran reguler PBB dan anggaran pemeliharaan perdamaian merupakan kewajiban hukum bagi seluruh Negara Anggota, termasuk Amerika Serikat,” tegas Dujarric.
PBB Tegaskan Tetap Jalankan Mandat Global
Meski AS memutuskan menarik diri dan menghentikan pendanaan terhadap berbagai badan internasional, PBB menegaskan bahwa seluruh entitasnya akan tetap menjalankan mandat yang telah diberikan oleh negara-negara anggota.
Dujarric menekankan bahwa PBB memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan terhadap jutaan orang di seluruh dunia yang bergantung pada program-program organisasi tersebut.
“Kami akan terus melaksanakan mandat kami dengan penuh keteguhan,” ujar Dujarric.
Trump Teken Dekrit Penarikan Diri AS
Sehari sebelumnya, Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani dekrit presiden yang mengatur penarikan Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional tersebut.
Gedung Putih kemudian memberikan penjelasan bahwa keputusan ini diambil atas dasar kepentingan nasional Amerika Serikat, yang dinilai tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan sejumlah lembaga internasional.
Alasan Gedung Putih: Globalisme dan Agenda Iklim
Menurut pernyataan resmi Gedung Putih, keanggotaan AS dalam lembaga-lembaga tersebut dianggap:
-
Bertentangan dengan kedaulatan nasional AS
-
Mendorong kebijakan iklim yang dinilai radikal
-
Mengedepankan tata kelola global di atas kepentingan domestik
-
Tidak efisien dan tidak efektif dalam penggunaan dana publik
Gedung Putih juga menyebut bahwa penarikan diri ini bertujuan untuk menghentikan aliran dana pajak warga Amerika ke entitas yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas nasional.
Daftar Badan PBB yang Ditinggalkan AS
Sejumlah badan yang terdampak keputusan ini antara lain:
-
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial
-
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)
-
Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik
-
Komisi Hukum Internasional
-
Mekanisme Sisa Internasional untuk Pengadilan Pidana
-
Pusat Perdagangan Internasional
Keputusan ini diperkirakan akan memengaruhi dinamika diplomasi global, khususnya dalam isu perdamaian, pembangunan, dan penegakan hukum internasional.
Langkah Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional kembali menegaskan arah kebijakan luar negeri AS yang semakin nasionalistik dan unilateral. Di sisi lain, PBB memilih untuk tetap berdiri pada prinsip multilateralisme dan melanjutkan misinya bagi dunia.
Ketegangan ini berpotensi membawa dampak besar bagi stabilitas kerja sama global ke depan.
Berita Viral Detik akan terus memantau perkembangan terbaru dari hubungan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
